Panduan Mengatasi Bullying di Sekolah untuk Orang Tua di Bandung

Setiap pagi ribuan anak berangkat ke sekolah di seluruh penjuru Kota Bandung, dari kawasan padat Coblong dan Sukajadi sampai perumahan tenang di Antapani dan Arcamanik. Bagi sebagian besar keluarga, sekolah adalah tempat teraman kedua setelah rumah. Ketika seorang anak pulang dengan seragam kotor, mata sembap, atau tiba-tiba menolak masuk kelas, rasa aman itu retak. Perundungan, yang dalam istilah resmi disebut perundungan sekolah, sering menjadi penyebab yang tersembunyi di balik perubahan mendadak seperti itu, dan ia berlangsung diam-diam jauh sebelum orang tua menyadarinya.

Perundungan berbeda sifatnya dari pertengkaran biasa antar teman. Menurut Kementerian Pendidikan, ia adalah tindakan menyakiti secara fisik maupun psikis yang dilakukan seseorang atau kelompok secara berulang, dan lahir dari ketimpangan relasi kuasa. Anak yang lebih besar, lebih populer, atau lebih banyak jumlahnya menekan anak yang berada di posisi lebih lemah. Pola berulang inilah yang membuat luka perundungan menumpuk, sementara korban kerap merasa terjebak dan malu bercerita. Ketimpangan itu bisa berupa selisih ukuran badan, jumlah pengeroyok, popularitas di kelas, sampai kendali atas informasi memalukan tentang korban.

Pemerintah Kota Bandung menempatkan isu ini sebagai prioritas. Lewat Deklarasi Bandung Menuju Zero Bullying pada 30 Juli 2024 di Padepokan Mayang Sunda, Dinas Pendidikan, DP3A, dan sekolah sepakat memperkuat pencegahan bersama-sama. Sebagai orang tua, Anda adalah mata rantai pertama dalam gerakan itu. Anak jauh lebih mungkin bercerita di meja makan daripada di ruang guru, sehingga kepekaan keluarga menentukan seberapa cepat sebuah kasus terdeteksi dan tertangani. Sekolah punya perangkat resmi, tetapi perangkat itu baru bergerak setelah ada yang berani melapor.

Panduan ini menuntun Anda melewati lima tahap yang saling menyambung: mengenali tanda, membuka percakapan, mendokumentasikan kejadian, melapor lewat jalur resmi, dan memulihkan anak. Semua tahap dilandaskan pada aturan yang berlaku di Jawa Barat sehingga hak anak Anda terlindungi di setiap langkah. Tujuannya sederhana, yaitu membuat Anda bertindak dengan tenang dan terukur, menghindari reaksi tergesa yang memperkeruh maupun sikap acuh yang membiarkan luka melekat makin dalam.

Skala persoalan ini nyata. Berbagai kajian pendidikan di Jawa Barat mencatat perundungan sebagai salah satu masalah perilaku yang paling sering dilaporkan di jenjang SMP, justru pada usia ketika anak paling sensitif terhadap penerimaan teman sebaya. Diamnya korban sering disalahartikan sebagai masalah kecil, padahal rasa malu dan takut membuat banyak kasus baru terungkap setelah berbulan-bulan berjalan. Memahami hal ini menuntun orang tua Bandung menanggapi keluhan pertama anak dengan serius sejak awal, sebelum tekanan menumpuk terlalu berat.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi payung hukum yang menggantikan aturan lama tahun 2015. Regulasi ini memerinci beberapa bentuk kekerasan yang wajib dicegah dan ditangani sekolah, dan perundungan berdiri sebagai salah satu di antaranya. Memahami kategori ini membantu orang tua di Bandung menamai apa yang dialami anak dengan tepat, sebab laporan yang jelas kategorinya jauh lebih cepat ditindaklanjuti.

Kekerasan fisik melibatkan kontak yang menyakiti tubuh, mulai dari memukul, menendang, mendorong, sampai menjambak. Kekerasan psikis berupa perbuatan non-fisik yang merendahkan, menghina, atau membuat anak merasa tidak aman, seperti ancaman, ejekan berulang, dan pengucilan sistematis. Perundungan sendiri adalah gabungan tindakan fisik atau psikis yang dilakukan berulang karena ketimpangan kuasa, dan inilah bentuk yang paling sering muncul di ruang kelas maupun di grup daring anak-anak Bandung.

Aturan yang sama juga mengenali kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi berdasar suku, agama, ras, kondisi fisik, atau status ekonomi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan, yaitu aturan sekolah yang berpotensi menimbulkan kekerasan itu sendiri. Setiap bentuk dapat terjadi secara langsung, verbal, non-verbal, maupun lewat media teknologi informasi. Karena itu perundungan siber di grup kelas termasuk kategori yang diakui aturan, dan tangkapan layar percakapan menjadi bukti yang sah saat Anda melapor.

Dalam praktik sehari-hari, ahli membagi perundungan ke dalam empat wajah yang saling menyambung. Perundungan fisik menyerang tubuh dan barang. Perundungan verbal menyerang lewat kata, ejekan, dan ancaman. Perundungan sosial atau relasional bekerja halus lewat pengucilan dan penyebaran gosip yang membuat anak dijauhi teman sekelasnya. Perundungan siber memindahkan semuanya ke layar. Menempatkan pengalaman anak dalam kerangka resmi ini penting, karena ketika Anda menyampaikan bahwa anak mengalami perundungan psikis berulang, wali kelas dan TPPK memiliki dasar hukum yang jelas untuk bertindak, dan Anda berhak menuntut tindak lanjut.

Perlu diingat, dampak perundungan tidak berhenti di masa sekolah. Kajian jangka panjang mengaitkannya dengan kecemasan, penurunan prestasi, sampai risiko kesehatan mental di masa dewasa. Karena itu regulasi menekankan penanganan yang berpihak pada pemulihan korban, dan menutup kasus terlalu cepat justru meninggalkan luka yang melekat diam-diam. Bagi keluarga Bandung, memandang perundungan sebagai persoalan serius sejak dini adalah bentuk perlindungan nyata bagi masa depan anak, sekaligus penegasan bahwa rumah berpihak penuh kepadanya.

Aturan menempatkan satuan pendidikan sebagai garis depan penanganan perundungan. Setiap sekolah di Bandung wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK. Tim ini beranggotakan pendidik seperti Guru Bimbingan dan Konseling, unsur kesiswaan, serta perwakilan orang tua, dan berjumlah ganjil agar pengambilan keputusan lebih tegas. Tugas mereka mencakup menerima laporan, melakukan asesmen, menyusun langkah penanganan yang berpihak pada korban, sampai mengawal pemulihan setelah kasus reda.

Alur pelaporan bergerak berjenjang. Titik pertama adalah wali kelas atau Guru BK, yang meneruskan aduan ke TPPK. Bila penanganan di tingkat sekolah tersendat, laporan bisa dinaikkan ke tingkat pemerintah daerah. Di sinilah orang tua Bandung perlu memahami pembagian wewenang yang kadang membingungkan. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta, berada dalam kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sekolah menengah atas serta sekolah kejuruan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di lingkup Bandung, koordinasinya dipegang Kantor Cabang Dinas Wilayah VII, unit yang areanya mencakup Kota Bandung sekaligus Cimahi.

Perbedaan ini menyangkut soal praktis, bukan formalitas belaka. Jika anak Anda duduk di bangku SMP negeri di Lengkong atau Regol, aduan yang tidak tertangani sekolah ditujukan ke kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jika ia bersekolah di SMA di kawasan Cibeunying, jalur eskalasinya menuju cabang dinas Provinsi Jawa Barat yang koordinasinya berpusat di lingkungan Gedung Sate. Mengetahui pintu yang benar mempercepat respons dan menghindarkan Anda dari saling lempar tangan antarinstansi yang menguras waktu dan tenaga.

Di luar jalur pendidikan, Kota Bandung memiliki lapisan perlindungan tambahan lewat DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkantor di kawasan Jalan Tera menyediakan pengaduan, penjangkauan, konseling, sampai penampungan sementara bila anak berada dalam situasi berisiko. Untuk kasus yang menyangkut keselamatan anak, Anda dapat menghubungi jalur ini secara paralel dengan laporan sekolah, tanpa menunggu proses internal sekolah selesai lebih dulu.

Sebagai orang tua, Anda berhak menuntut hal-hal konkret dari sekolah. Mintalah agar laporan Anda dicatat secara tertulis, langkah penanganan ditetapkan dengan tenggat yang jelas, anak dijaga dari pembalasan, dan Anda dikabari setiap perkembangannya. Bila jawaban sekolah berputar-putar atau justru menyalahkan korban, itu tanda Anda perlu segera menaikkan laporan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk jenjang SD dan SMP, atau ke cabang dinas Provinsi Jawa Barat untuk jenjang SMA. Ketegasan yang santun di tahap ini menyelamatkan waktu berharga bagi pemulihan anak.